A Secret Weapon For reformasi intelijen indonesia
A Secret Weapon For reformasi intelijen indonesia
Blog Article
Menarik untuk disampaikan bahwa intelijen memiliki kekhasan tersendiri, jangan diartikan intelijen bagian dari militer atau polisi.
Efforts to promote intelligence accountability are usually not a simple subject. The situation with the Dying of human legal rights activist Munir Said Thalib [31] on a flight from Indonesia to Amsterdam on September 7, 2004—a suspected “intelligence operation” once the 1998 reforms—is deadlocked. The lawful approach only tried out a single industry actor, who was mentioned to get “an intelligence agent” and located him guilty, and one official on the Management degree of BIN who communicated with the agent but was at some point acquitted.
The State Intelligence Legislation was last but not least issued at the conclusion of 2011, twelve a long time after the reform started out. This regulation, adopted Due to this fact, amid other reasons, of your pressure once the murder of human legal rights activist Munir, is in truth forward-oriented and may lead to your achievement of intelligence reform, protecting against the repetition and custom of authoritarian intelligence during the style of the Orde Baru
Reformasi intelijen di Indonesia harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, dimana pada undang-undang tersebut di dalamnya telah mengatur tentang paradigma intelijen, fungsi dan kewenangan lembaga intelijen, kerahasiaan intelijen, serta aspek pidana dan perlindungan intelijen.
Hal ini juga disampaikan oleh Awani, yang menekankan perlunya tanggapan cepat terhadap ancaman siber seperti disinformasi dan manipulasi data.
Conscious concerning the constraints inside their navy providers in the confront of one's Dutch aggression, the Guys and ladies and federal government of Indonesia made a decision to battle overseas threats in to the nation's independence.
Permasalahan intelijen di negara Pancasila sekarang adalah ketidakmengertian informasi lebih lanjut kelompok kecil masyarakat sipil bahwa perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
Though we objective to take care of info and info that's as latest as can be done, we are aware that predicaments can speedily change. For anybody who's informed about any supplemental facts or inaccuracies on This web site, be sure to keep us educated; write to ICNL at [email protected].
In combination with the LPNKs, other institutions are formed by Regulations and Presidential Polices as independent bodies. Theoretically, the distinction between these impartial bodies and LPNK is The particular reality that they are coordinated beneath a certain ministry and particularly report back again to your President, Despite the fact that this can not constantly be the situation in observe.
, keadaan politik yang kurang stabil juga memberikan dukungan ekstra bagi pelaku teror, kelompok teror dapat memiliki ruang gerak yang memadai.
Dihadapkan oleh perubahan besar politik, ekonomi dan keamanan Worldwide yang tidak lagi menganut konsep bipolar, telah merubah potensi ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia.
Pembangunan Nasional merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang dasar 1945, yaitu "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dinia yang berdasarkan situs Net kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Negara". Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memicu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang maju.
Jika terjadi kesalahan perintah oleh user maka yang seharusnya bertanggung jawab untuk ditindak secara hukum adalah pemberi perintah operasi.
Umumnya setiap negara memiliki badan-badan atau lembaga intelijen intelijen baik yang berdiri sendiri ataupun dibawah institusi lain. Ada badan intelijen yang keberadaannya diketahui publik atau bahkan rahasia.